Dokumen Pelaksanaan Proyek

Dalam pembangunan suatu proyek, perlu adanya suatu aturan main/hukum yang mengikat yang harus ditaati antara Pemberi Tugas/Pemilik Proyek, Konsultan (Perencana/Manajemen Konstruksi/Quantity Surveyor/Perijinan) dan Kontraktor

(Direct Contract/Nominated Sub Contraktor), aturan main tersebut biasa disebut dengan dokumen pelaksanaan proyek. Saya coba merangkum pengertian dokumen pelaksanaan proyek.

PENGERTIAN UMUM

I. DOKUMEN PELAKSANAAN PROYEK

Fungsi Dokumen Pelaksanaan Proyek bagi para pihak yang terlibat dalam suatu proyek secara garis besar adalah :

A. Bagi Pemilik ProyekSebagai acuan bagi Pemilik Proyek didalam hal melaksanakan semua Tugas dan Kewajibannya yang meliputi :

1. Melakukan penyerahan lapangan/lahan pekerjaan
2. Melakukan pembayaran sesuai ketentuan
3. Melakukan perubahan kontrak (Amandemen) - bila diperlukan
4. Mengenakan denda

B. Bagi Kontraktor / SupllierSebagai acuan bagi Kontraktor didalam melaksanakan semua Tugas dan Kewajibannya yang meliputi :

1. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan
2. Melaporkan kemajuan pekerjaan secara periodik
3. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai waktu yg telah ditetapkan.
4. Melakukan pemeliharaan pekerjaan

C. Bagi KonsultanSebagai acuan bagi Konsultan dalam membantu Pemilik Proyek didalam hal :

1. Melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sehingga sesuai dengan mutu dan waktu yang telah ditetapkan.
2. Melakukan opname pekerjaan yang sudah layak dibayarkan kepada kontraktor sesuai ketentuan.
3. Mencari solusi pemecahan permasalahan seperti keterlambatan pekerjaan, adanya gangguan-gangguan lingkungan dsb.
4. Melakukan perhitungan perubahan kontrak
5. Melakukan Justifikasi perubahan waktu pelaksanaan
6. Melakukan administrasi kontrak dll.

II. DOKUMEN LELANG

Adalah dokumen yang dipergunakan peserta lelang sebagai acuan untuk mengajukan penawaran harga lelang. Dokumen Lelang ( DL ) terdiri atas :1. Gambar Lelang2. Spesifikasi Teknis3. Spesifikasi Umum4. Bill of Quantity5. Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang ( Aanwijzing )6. Addendum Dokumen Lelang ( bilamana ada )7. Berita Acara Rapat Klarifikasi / Negosiasi

1. Gambar Lelang

Gambar design Konsultan Perencana yg dipakai sebagai acuan didalam proses pelelangan untuk pengajuan penawaran harga.Gambar lelang umumnya sesuai dengan Paket Pekerjaan yg dilelangkan, adapun gambar yang lazim adalah gambar Struktur, gambar Arsitektur & gambar Mekanikal/Elektrikal/Plumbing, Landscape dan lain-lainnya, tergantung jenis paket pekerjaan yang dilelangkan.

2. Spesifikasi TeknisDokumen produk Konsultan Perencana yg memuat ketentuan-ketentuan mengenai jenis material, metode pengerjaan, syarat-syarat yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan peraturan-peraturan bahan yang digunakan.

3. Spesifikasi UmumDokumen produk Konsultan Perencana / QS yang memuat batasan, pengertian, peristilahan yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab, sangsi, penyelesaian perselisihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak ( Pihak Penerima Tugas dan Pemberi Tugas).

4. Bill of QuantityUraian singkat pekerjaan yg akan dilaksanakan yang biasanya berupa tabel yang berisi item pekerjaan, satuan pekerjaan, volume / quantitas, harga satuan dan total harga termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) & pajak lain yang berlaku.

5. Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang (BA - Aanwijzing)Notulen rapat yang berisi penjelasan-penjelasan administrasi/teknis dan ditanda tangani bersama antara Panitia Pelelangan, Konsultan Perencana, konsultan QS, Pemilik Proyek dan Wakil-wakil peserta lelang. Ada beberapa hal utama dalam Rapat Penjelasan Lelang (RPL) yang harus dijelaskan kepada peserta lelang yaitu :

a. Aspek Administrasi, Aspek-aspek utama yang perlu dijelaskan antara lain :

1. Metode Pelelangan
2. Cara penyampaian Surat Penawaran
3. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran.
4. Undangan acara pembukaan dokumen penawaran
5. Metode evaluasi
6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
7. Sistem kontrak yang digunakan
8. Ketentuan dengan cara sub kontrak sebagian pekerjaan
9. Bes aran dan masa berlaku jaminan penawaran

b. Aspek Teknis, Hal-hal utama yang perlu dijelaskan al :

1. Penjelasan terhadap lingkup dan jenis pekerjaan.
2. Penjelasan gambar-gambar terutama yg terkait dengan paket pekerjaan yang lain.

c. Peninjauan Lapangan.

Kegiatan peninjauan lokasi proyek dan penjelasan serta informasi penting yang berkaitan dengan lokasi proyek.d. Dokumen tambahan / Addenda.Penjelasan-penjelasan atau perubahan serta perbaikan dari dokumen lelang, baik secara tertulis maupun dalam bentuk gambar dan bersifat mengikat dalam pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan nantinya.

6. Addendum Dokumen Lelang ( Bilamana ada ).Dokumen perubahan terhadap gambar lelang, spesifikasi teknis, spesifikasi umum dan Bill of Quantity yang sudah diserahkan kepada Peserta Lelang pada saat pengambilan Dokumen Lelang.

7. Berita Acara Rapat Klarifikasi / Negosiasi.Berisi kesepakatan-kesepakatan baik dari aspek administrasi, teknis / lingkup pekerjaan, biaya dan waktu penyelesaian.

III. DOKUMEN KONTRAKAdalah seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar perikatan kontrak antara Pemberi Tugas dengan Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang juga merupakan acuan bagi para pihak didalam melaksanakan pekerjaan.Dokumen Kontrak tersebut meliputi :

1. Seluruh Dokumen Lelang
2. Surat Perintah Kerja
3. Surat Perjanjian Kontrak yang disahkan menjadi Dokumen Kontrak.

1. SPK (Surat Perintah Kerja)Adalah Surat Perintah Kerja ( SPK ) yang diberikan oleh Pemilik Proyek / Owner kepada kontraktor pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan. Pemenang lelang membubuhkan tanda tangannya padaSPK tersebut sebagai persetujuan sanggup melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pada garis besarnya SPK berisi :

1. Tugas dan lingkup pekerjaan
2. Tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan
3. Harga borongan pekerjaan
4. Cara pembayaran

Catatan : Pasal-pasal lain yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan

2. Surat Perjanjian KontrakAdalah Surat Perikatan/Perjanjian antara dua pihak yaitu Pihak Pemberi Tugas/Owner dengan Pihak Penerima Tugas/Pemborong sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama,jabatan dan alamat
2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjikan.
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian
4. Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat - syarat pembayaran.
5. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci
6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian / penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
7. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan / atau ketentuan mengenai kelaikan.
8. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya
9. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa
11. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
12. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja
13. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan
14. Ketentuan mengenai penyelesaian pekerjaan

3. Gambar Kontrak.

Gambar lelang dan Addendum gambar lelang yang disahkan sebagai dasar perikatan kontrak antara Pemberi Tugas dengan Kontraktor dan juga sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan pekerjaan.

IV. DOKUMEN LAPANGAN

Adalah seluruh dokumen yang dibuat selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang meliputi :

1. Shop drawing / gambar detail pelaksanaan
2. Approval / persetujuan material
3. Metode pelaksanaan
4. Change / variation order (Pekerjaan Perubahan)
5. Master Schedule
6. Program K-3
7. As Build Drawing
8. Construction Drawing

1. Shop Drawing / gambar detail pelaksanaan

Adalah gambar detail pelaksnaan yang harus dibuat oleh kontraktor sebelum melaksanakan setiap bagian konstruksi tertentu dari gambar kontrak/construction drawing dan bersifat tidak menimbulkan dampak perubahan biaya.

2. Approval / Persetujuan MaterialAdalah surat persetujuan yg ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas/CM dan diketahui oleh Konsultan Perencana serta Pemilik Proyek atas material yang diusulkan oleh kontraktor sebelum dilaksankaan pemesanan / pengadaannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

3. Metode PelaksanaanAdalah uraian rencana kerja yang dibuat oleh kontraktor pelaksana.

4. Change / Variation OrderAdalah pekerjaan perubahan yg diakibatkan adanya perubahan (Pekerjaan Perubahan) CM yang telah disetujui oleh CM dan Pemberi Tugas untuk dilaksanakan oleh kontraktorsebagai pekerjaan tambah/kurang.

5. Master Schedule & Kurva-SAdalah grafik hubungan antara waktu dan bobot pekerjaan yang berfungsi untuk memonitor kemajuan pekerjaan.

6. Program K-3Adalah peraturan yang bertujuan untuk menjamin terjadinya kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja selama berlangsungnya proyek.

7. As Built DrawingAdalah gambar yang dibuat sesuai dengan pekerjaan yg telah dilaksanakan dilapangan.

8. Construction DrawingAdalah gambar produk konsultan perencana pada fase setelah pelelangan yg berstatus sebagai gambar penjelasa atau gambar perubahan terhadap gambar lelang / gambar kontrak.

Kontrak Proyek

Terkait dengan posting sebelumnya perihal pengertian Dokumen Pelaksanaan Proyek (DPP), disini saya akan tulis perihal pengertian & macam-macam kontrak proyek.

A. PENGERTIAN & PERBEDAAN TYPE KONTRAKa. Berdasarkan Bentuk Imbalan :

1. Kontrak Lumpsum. Adalah kontrak pengadaan barang / jasa untuk penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana.
2. Kontrak Unit Price / Harga Satuan. Adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yg pasti & tetap untuk setiap satuan pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara. Pembayaran kepada penyedia jasa / kontraktor pelaksanaan berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
3. Kontrak Gabungan / Lumpsum dan Unit Price. Adalah kontrak yang merupakan gabungan lumpsum & harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan
4. Kontrak Terima Jadi / Turn Key. Adalah kontrak pengadaan barang / jasa pemborongan atas EPC (Engineering Proquirement & Consctruction) penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti & tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan & jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yg telah ditetapkan.
5. Kontrak Persentase. Adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi dibidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.
6. Kontrak Cost & Fee. Adalah kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemborongan dimana kontraktor yang bersangkutan menerima imbalan jasa yg nilainya tetap disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Kontrak Design & Built. Adalah kontrak pelaksanaan jasa pemborongan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa satu kontrak yang sama.

b. Berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan :

1. Kontrak Tahun Tunggal. Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran
2. Kontrak Tahun Jamak. Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 ( satu ) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yg dibiayai APBD Propinsi, Bupati / Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten / Kota.

c. Berdasarkan Jumlah Pengguna Barang/Jasa :

1. Kontrak Pengadaan Tunggal. Adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
2. Kontrak Pengadaan Bersama. Adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang / jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yg jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

B. APLIKASI SETIAP TYPE KONTRAK.i. Kontrak Lumpsum.Sistem Kontrak Lumpsum ini lebih tepat digunakan untuk :

1. Jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana & spek teknisnya.
2. Jenis pekerjaan dengan Budget tertentu yang terdiri dari Jenis pekerjaan dengan Budget tertentu yg terdiri dari banyak sekali Jenis / item pekerjaan atau Multi Paket Pekerjaan yang sangat beresiko bagi Pemberi tugas atas terjadinya "unpredictable cost" seperti misalnya adanya claim kontraktor akibat adanya ketidak-sempurnaan dari Batasan Lingkup Pekerjaan, Gambar lelang, Spesifikasi teknis, atau Bill of Quantity yang ada. Dengan system kontrak ini diharapkan dapat meminimalize tejadinya unpredictable cost tersebut karena harga yg mengikat adalah Total Penawaran Harga (Volume yang tercantum dalam daftar kuantitas / Bill of Quantity bersifat tidak mengikat).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan system kontrak Lumpsum adalah :

1. Batasan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dinyatakan dalam Spesifikasi Teknis / Gambar Lelang.
2. Apabila ada perbedaan lingkup pekerjaan antara yg tercantum dalam Spesifikasi Teknis / Gambar dengan Pekerjaan yang akan dilelangkan, harus dijelaskan dalam Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing) dan dibuat Addendum Dokumen Lelang yang menjelaskan perubahan lingkup pekerjaan tersebut.
3. Penggunaan Daftar Kuantitas/Bill of Quantity dalam pelelangan hanya digunakan sebagai acuan bagi kontraktor dalam mengajukan penawaran harga yang bersifat tidak mengikat & Peserta Lelang harus melakukan perhitungan sendiri sebelum mengajukan penawaran.
4. Untuk mempermudah dalam hal evaluasi penawaran harga, saat rapat penjelasan lelang (Aanwijzing) harus ditegaskan bahwa apabila terdapat perbedaan antara volume pada Bill of Quantity (BQ) dengan hasil perhitungan peserta lelang maka peserta lelang tidak boleh merubah volume Bill of Quantity yg diberikan dan agar menyesuaikannya dalam harga satuan yg diajukan
5. Dalam perhitungan volume pekerjaan yg akan dicantumkan & Bill of Quantity harus dihindari sampai sekecil mungkin kesalahan yang mungkin terjadi, karena setelah terjadi kontrak nantinya volume lebih/kurang tidak dapat dikurangkan/ditambahkan.
6. Pekerjaan tambah/kurang terhadap nilai kontrak yg ada hanya boleh dilakukan apabila :

• Permintaan dari Pemberi Tugas untuk menambah / mengurangi pekerjaan yang instruksinya dilakukan secara tertulis.
• Adanya perubahan gambar / spesifikasi teknis dari Perencana yang sudah disetujui oleh Pemberi Tugas
• Adanya instruksi tertulis dari pengawas lapangan untuk menyempurnakan suatu jenis pekerjaan tertentu yg dipastikan bahwa sangat beresiko secara struktural atau system tidak berfungsi tanpa adanya penyempurnaan tersebut dimana hal tersebut sebelumnya belum dinyatakan dalam spesifikasi teknik.
• Dalam perhitungan biaya tambah/kurang harga satuan yang digunakan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Bill of Quantity kontrak yang bersifat mengikat.

Implikasi/penyimpangan yang sering dilakukan oleh Kontraktor di lapangan :

1. Kontraktor tidak mau melaksanakan pekerjaan tertentu karena item pekerjaan tidak tercantum dalam Bill of Quantity
2. Kontraktor mengajukan perhitungan perubahan pekerjaan mengacu kepada volume Bill of Quantity yang ada.
3. Kontraktor melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai volume yang tercantum dalam BQ.

ii. Kontrak Unit Price atau Harga Satuan.Sistem Kontrak Unit Price/Harga Satuan ini lebih tepat digunakan untuk :

1. Jenis pekerjaan yang untuk mendapatkan keakuratan perhitungan volume pekerjaan yang tajam/pasti diperlukan adanya :- Survey dan penelitian yang sangat dalam- Detail dan sampleyang sangat banyak- Waktu yang lama sehingga biaya sangat besar Sementara di lain pihak pengukuran volume lebih mudah dilakukan dalam masa pelaksanaan dan pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan.
2. Jenis pekerjaan yang mana volume pekerjaan yang pasti sama sekali tidak dapat diperoleh sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan system kontrak Lumpsum.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan system kontrak Unit Price / Harga Satuan ini adalah :a. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang terdiri dari banyak sekali item pekerjaan namun volume pekerjaan sudah dapat dihitung dari gambar rencana seperti halnya bangunan gedung, maka kurang tepat apabila digunakan system kontrak unit price ini karena :

• Untuk setiap proses pembayaran harus dilakukan pengukuran bersama di lapangan yang dapat dipastikan memerlukan waktu yang cukup lama.
• Biaya total pekerjaan belum dapat diprediksi dari awal sehingga untuk pekerjaan dengan Budget tertentu sangat riskan bagi Pemberi Tugas terhadap terjadinya resiko pembengkakan biaya proyek

b. Untuk penggunaan system kontrak unit price agar dihindari terjadi adanya harga satuan timpang karena harga satuan bersifat mengikat untuk perhitungan realisasi biaya kontrak. Dalam hal penawaran kontraktor terdapat harga satuan timpang untuk item pekerjaan tertentu harus dilakukan klarifikasi & dibuat Berita Acara Kesepakatan mengenai harga satuan yg akan digunakan untuk perhitungan biaya perubahan. Dalam penggunaan system kontrak ini jarang dijumpai adanya Implikasi seperti halnya pada kontrak Lumpsum di atas karena kontraktor tidak terbebani oleh adanya resiko-resiko pekerjaan yang belum terprediksi pada saat pelelangan. 

iii. Kontrak Gabungan/Lumpsum.Sistem Kontrak gabungan ini pada umumnya digunakan pada : Unit Price.a. Jenis pekerjaan borongan yang terdiri dari gabungan antara :

• Komponen pekerjaan yang perhitungan volumenya untuk masing - masing unsur / jenis / item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, dan
• Komponen pekerjaan yang perhitungan volumenya belum dapat diketahui dengan pasti sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan.

b. Jenis pekerjaan borongan yg sebagian perhitungan volumenya untuk masing-masing unsure/jenis/item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana, namun terdapat bagian-bagian tertentu pekerjaan yg masih memerlukan adanya tambahan gambar/detail/sample sedangkan pekerjaan sudah sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan. 

iv. Kontrak Terima Jadi / Turnkey / EPC (Engineering Proquirement & Construction).Sistem Kontrak ini pada umumnya digunakan pada :a. Pembelian suatu barang atau industri jadi yg hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.b. Jenis pekerjaan spesifik yang hanya bisa dilaksanakan oleh penyedia jasa tertentu baik dari segi perencanaan ataupun konstruksinya. Dalam system kontrak Terima Jadi/Turnkey Pemberi Tugas tidak perlu menyiapkan Dokumen Perencanaan berupa gambar detail dan spesifikasi teknis tetapi cukup membuat suatu standar requirement/TOR (Term of Requriement) saja 

v. Kontrak Persentase.Sistem Kontrak Prosentase ini pada umumnya digunakan pada Kontrak Jasa Konsultasi bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan, dimana konsultan yg bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari nlai fisik konstruksi / pemborongan tersebut. Namun demikian tidak semua pekerjaan jasa konsultansi menggunakan system kontrak Prosentase tetapi dapat pula menggunakan system Billing Rate. 

vi. Kontrak Cost & Fee.Sistem Kontrak Cost & Fee ini pada umumnya digunakan pada kontrak jasa pemborongan dimana kontraktor yg bersangkutan menerima imbalan jasa / fee tertentu yg sifatnya tetap karena sulitnya untuk memprediksi besarnya faktor resiko yang bakal terjadi selama durasi pelaksanaan 

vii. Kontrak Design & Built.Sistem Kontrak Design & Built ini pada umumnya digunakan pada kontrak jasa pemborongan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum dan sederhana sehingga dirasa oleh Pemilik proyek akan kurang efisien baik dari segi biaya maupun waktu jika design dan pelaksanaan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang berbeda. 

C. HIRARKI DAN HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.Didalam Surat Perjanjian Pemborongan selain berisi ketentuan-KONTRAK ditetapkan URUTAN HIRARKI bagian-bagian dokumen kontrak yang bertujuan apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari urutan yg telah di tetapkan. Pada umumnya Urutan Hirarki dokumen kontrak adalah sbb. :a. Urutan ke-1 :Surat Perjanjian dan Amandemen/Addendum Kontrakb. Urutan ke-2 : Ketentuan khusus kontrakc. Urutan ke-3 :Ketentuan umum kontrak(Beberapa type kontrak butir b & c masuk dalam pasal-pasal Surat Perjanjian)d. Urutan ke-4 :Surat Perintah Kerjae. Urutan ke-5 :Berita Acara Klarifikasi / Negosiasif. Urutan ke-6 :Addendum Dokumen Lelangg. Urutan ke-7 :Spesifikasi Teknish. Urutan ke-8 :Spesifikasi Umumi. Urutan ke-9 :Gambarj. Urutan ke-10 :Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing)k. Urutan ke-11 :Bill of Quantity / Rincian Anggaran Biaya. 

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PELAKSANAAN.Berdasarkan urutan proses dan kegunaan dari masing-masing dokumen maka terjadi saling keterkaitan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain sebagai berikut : 

1. SURAT PERJANJIAN.Surat Perjanjian adalah bentuk perjanjian perikatan kontrak antara Pihak Pemberi Tugas / Pengguna Jasa dengan Pihak penerima Tugas / Penyedia Jasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai dengan ketentuan-ketentuan yg telah ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak diatas. 

2. KETENTUAN KHUSUS KONTRAK.Ketentuan khusus kontrak adalah pasal-pasal yang berisi tentang penjelasan - penjelasan DETAIL dan atau "PERUBAHAN" terhadap pasal-pasal yang ada didalam syarat-syarat umum Kontrak sebagai contoh misalnya : 

Penentuan Besar Jaminan Penawaran.- Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari harga kontrak yaitu Rp - Jaminan Pemeliharaan / Retensi sebesar 5 % dari harga kontrak yaitu sebesar Rp .- Jaminan Uang Muka sebesar 20 % dari harga kontrak yaitu sebesar Rp 

Penentuan Tata cara Pembayaran.- Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % dari harga kontrak yaitu sebesar Rp - Pembayaran selanjutnya berdasarkan progress bulanan dengan dikurangi pengembalian Uang mukan dan retensi secara proporsional.- Termyn Retensi sebesar 5 % dari harga kontrak yaitu sebesar Rpsetelah berakhirnya masa pemeliharaan. 

Penentuan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama hari dimulai sejak dikeluarkannya SPK yaitu tgl. s/d tgl. 

Penentuan Masa Pemeliharaan.Masa pemeliharaan ditentukan selama.hari 

Penyesuaian Harga Kontrak / Eskalasi Pasal ini tidak berlaku (misalnya), dan seterusnya. Untuk proyek-proyek yang mengacu kepada Kepres misalnya untuk Proyek-proyek dikalangan Departemen Pekerjaan Umum. Ketentuan Umum Kontrak ini sudah ada standarisasinya yang dinamakan Dokumen Syarat-syarat Khusus Kontrak. Dan untuk type kontrak yang menganut kepada standar FIDIC Ketentuan khusus kontrak ini dinamakan "Part II Condition" 

3. KETENTUAN UMUM KONTRAK.Ketentuan umum kontrak adalah pasal-pasal yg berisi tentang definisi-definisi dan penjelasan-penjelasan UMUM yang akan diperikatkan dalam kontrak setelah diterbitkannya SPK yang antara lain menjelaskan :

• Hak & Kewajiban Para Pihak
• Jaminan Pekerjaan
• Asuransi
• Keselamatan Kerja
• Tata cara pembayaran
• Waktu pelaksanaan pekerjaan
• Masa Pemeliharaan
• Pengawas Pekerjaan
• Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
• Tata cara penyelesaian perselisihan
• Penyesuaian Harga Kontrak / Eskalasi
• Denda
• Tata cara perubahan pekerjaan & pekerjaan tambah/kurang
• Dll

Untuk proyek-proyek dikalangan Departemen Pekerjaan Umum Ketentuan Umum Kontrak ini sudah ada Standarisasinya yang dinamakan Dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak". Dan untuk type kontrak yang menganut kepada standar FIDIC ketentuan Umum Kontrak ini dinamakan Part I Condition 

4. SURAT PERINTAH KERJA.Surat Perintah Kerja (SPK) adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemberi Tugas kepada Pemenang Lelang yang merupakan perintah untuk segera memulai kegiatan dilapangan berdasarkan Dokumen dari Gambar s/d Berita Acara Rapat Klarifikasi di atas. Surat Perintah Kerja tersebut sekurang - kurangnya berisi tentang nama paket pekerjaan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan besarnya nilai pekerjaan. 

5. BERITA ACARA RAPAT KLARIFIKASI / NEGOSIASI.Berita Acara Rapat Klarifikasi dibuat apabila Pemberi Tugas merasa perlu untuk meminta penegasan / kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan kepada Pemenang Lelang terkait adanya :

• Beberapa hal yg dirasa belum jelas dari dokumen penawaran penawaran yg telah disampaikan, misalnya produk material yang ditawarkan dll.
• Kesalahan yang dibuat oleh peserta lelang dalam membuat penawaran namun bersifat tidak menggugurkan.

6. ADDENDUM DOKUMEN LELANG.Addendum Dokumen Lelang adalah dokumen yg berisi segala macam perubahan baik pengurangan, penambahan maupun penyempurnaan terhadap Dokumen Lelang (Gambar lelang, Spesifikasi Teknis, Spesifikasi Umum) yg terjadinya dalam kurun waktu setelah undangan lelang / pengambilan sampai dengan pemasukan dokumen penawaran dari peserta lelang yg harus disetujui oleh Konsultan & Pemberi Tugas / Pengguna Jasa. 

7. SPESIFIKASI TEKNIS.Spesifikasi Teknis berisi uraian tentang peraturan-peraturan yg dipakai, lingkup pekerjaan, persyaratan material, persyaratan pelaksanaan pekerjaan, persyaratan-persyaratan peralatan & persyaratan khusus lainnya dari pekerjaan-pekerjaan yang ditentukan dalam Gambar tersebut Butir A. Spesifikasi teknis memiliki tingkat hirarki yg lebih tinggi dibanding gambar karena apabila dilihat dari kronologis penyusunannya spesifikasi teknis dibuat untuk menjelaskan, menegaskan dan mendetailkan hal-hal yang belum tercantum dalam gambar. 

8. SPESIFIKASI UMUM.Spesifikasi Umum selain memuat ketentuan yg telah diuraikan dalam Definisi Spesifikasi Umum di muka, juga menjelaskan tentang tata cara peserta lelang dalam memasukan penawaran pekerjaan yang telah diuraikan dalam Gambar (butir A) dan Spesifikasi Teknis (butir B) termasuk dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. 

9. GAMBAR.Gambar adalah dokumen produk Konsultan Perencana yang disahkan oleh Pemberi Tugas yg berisi tentang dimensi-dimensi dan ukuran-ukuran bangunan yang dipakai sebagai acuan bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

• Jika dalam suatu dokumen terdapat perbedaan gambar antara antara lembar satu dengan yang lain maka yang berlaku adalah gambar dengan skala yang lebih besar.
• Jika dalam suatu dokumen terdapat perbedaan antara gambar arsitektur dengan gambar struktur maka untuk dimensi ruang yang berlaku adalah sesuai dengan gambar arsitektur, namun untuk dimensi struktur (misalnya dimensi penulangan pelat) yang berlaku adalah yang tercantum pada gambar struktur.

10. BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN LELANG.Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang adalah Notulen hasil rapat penjelasan terhadap Gambar Lelang, Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum yang ditandatangani oleh Panitia Lelang, Konsultan dan Wakil Peserta Lelang. Pada umumnya proyek swasta Berita Acara Aanwijzing ini juga memuat Addendum/Perubahan spesifikasi teknis, gambar atau lingkup pekerjaan. Tetapi untuk proyek pemerintah Berita Acara Aanwijzing hanya berisi penjelasan tentang Spesifikasi Teknis, Spesifikasi Umum & Gambar Lelang tanpa merubah substansi yang ada didalamnya; Namun apabila diperlukan adanya perubahan harus dibuat Addendum Dokumen Lelang atas persetujuan Pengguna Jasa. 

11. BILL OF QUANTITY (BQ).Bill of Quantity adalah daftar item & kuantitas pekerjaan yang penyusunan & perhitungannya didasarkan atas gambar lelang (butir A), spesifikasi teknis (butir B) dan spesifikasi umum (butir C) yang digunakan sebagai standar acuan bagi Peserta Lelang dalam mengajukan penawaran harga.

Contractability

Contractability dapat didefinisikan sebagai tingkat atau level yang mana bertemunya persyaratan pemilik proyek dengan pengalaman dan pengetahuan kontraktor yang ada memberikan fasilitas dalam mengoptimisasi biaya, kualitas dan unsur-unsur waktu dari satu kontrak konstruksi.

Tugas dan tanggung jawab Manajemen Konstruksi dalam pelaksanaan profesinya diuraikan oleh Haltenhoff, dimana dalam layanan yang diberikan kepada Pemilik, didalam bukunya (The CM Contracting Sytem, Fundamental and Practices) menjelaskan sbb :

Manajemen Konstruksi, membimbing aktivitas proyek yang terkait sejak desain dan konstruksi sampai penyerahan ke pemilik.Desain, solusi untuk mewujudkan keinginan pemikik proyek dalam bentuk dokumen kontrak termasuk perkiraan sumber biaya konstruksi yang dapat diperoleh selama proyek dibangun.

Kontrak, pemilihan untuk atau pemilihan dari kontrak untuk jasa yang diperlukan untuk mewujudkan proyek.

Konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penampilan kontraktor sebagai pelaksana proyek berikut dengan tenaga kerja dan pembayaran upahnya.

Administrasi Proyek, layanan kontrak untuk konstruksi antara pemilik dan kontraktor.

Koordinasi konstruksi, memimpin kegiatan konstruksi selama pembangunan proyek.Departemen Pekerjaan Umum mencoba mempertegas tugas Manajemen Konstruksi, yaitu :Merujuk pada fungsi profesi dari Jasa Manajemn Konstruksi dan merupakan jasa yang dilibatkan dari tahap Desain, Pelelangan 9procurement), tahap konstruksi (construction), hingga tahap perawatan.Secara garis besar, jasa ini didalam konsep CM disebut juga sebagai Agency Of The Owner (AOO) yang merupakan modifikasi dari jasa manajemen konstruksi berdasarkan regulasi Kimpraswil, khususnya pedoman teknis tentang pembangunan gedung negara (keputusan menteri Kimpraswil no 332/kpts/m/2002, yang meliputi tugas2 Manajemen Konstruksi (MK) pelaksanaan fisik bangunan/konstruksi tanggal 21 Agustus 2002) yang kemudian disempurnakan dengan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara - dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.

Contractability, dilihat dari aspek hukum tinjauan dari sisi ini adalah sampai sejauh mana hasil desain dapat dilelangkan dan dikembangkan menjasi bagian dari dokuman kontrak nantinya. Sehingga bila dilihat dari aspek ini, maka hasip perencanaan adalah merupakan dokumen yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan dokumen kontrak.Dokumen lelang yang meliputi gambar, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Bill Of Quality (BQ) dimana semuanya harus direview oleh Manajemen Konstruksi apakah sudah memenuhi syarat untuk dilelangkan dan wajar untuk di kontrakkan. Sebab banyak hasil kerja perencanaan sesudah melalui proses lelang dan kontrak sealu masih banyak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan.Masalah yang sering timbul adalah meliputi hal hal kelengkapan, kebenaran dan kelayakan dokumen. Waktu perencanaan yang dilakukan dengan sangat terbatas menyebabkan perencana bekerja dengan dikejar waktu sehingga banyak kelemahan yang terjadi pada proses persiapan dokumen ini. Terutama dalam hal kesinkronan diantara masing masingdokumen meliputi : gambar, RKS, dan BQ. pleh sebab itu kemampuan Manajemen Konstruksi untuk melakukan review terhadap keberadaan dokumen ditinjau dari aspek hukum kontrak yaitu melihat potensi terjadinya klaim dan dispute pada saat dokumen tersebut di kontrakkan. Hal ini menjadi sangat penting, indikasi yang paling mudah untuk menilai bahwa hasil perencanaan layak untuk dikontrakkan adalah dengan tidak terlalu banyak masalah dan dispute yang terjadi selama masa pembangunan fisik nantinya.Dengan demikian tugas review contractability akan menghasilkan proyek yang dilaksanakan dengan baik sesuai sengan standar kontrak yang ada dan dapat memenuhi waktu, mutu dan biaya yang optimal karena dokumen yang dihasilkan dan pengalaman dan kemampuan kontraktor yang memadai.